Jalur Lintas Selatan atau Jalan Lintas Pantai Selatan (Pansela) merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang ada di Jawa Timur, yang dibangun untuk menghubungkan seluruh kabupaten yang berada di wilayah pantai selatan Pulau Jawa. Akses transportasi di ujung selatan pulau Jawa tersebut direncanakan sudah rampung pada tahun 2022. Jalur Lintas Selatan akan menjadi alternatif jalur Pantura dan jalur utama, yang selama ini lebih sering digunakan ketika menuju ke timur Jawa tersebut. Tentu saja dengan adanya Jalur Lintas Selatan, maka beban volume kendaraan akan terpecah dari 2 jalan lainnya. Jalur Lintas Selatan juga memiliki pemandangan dan nuansa yang berbeda dibandingkan dengan jalur lainnya, pesisir pantai sepanjang perjalanan merupakan hal yang akan mudah dilihat dari sisi jalan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan proyek pembangunan JLS sedang dikerjakan dan akan rampung sesuai dengan target. “Pembangunannya on progress, dibiayai oleh Islamic Development Bank atau IDB,” katanya saat meninjau pengerjaan proyek pembangunan JLS di Kabupaten Malang, Sabtu sore, 25 Januari 2020, dilansir dari Antara. Khofifah memaparkan, proyek infrastruktur jalan JLS seluruhnya dibangun sepanjang 684 kilometer dari Banyuwangi hingga Tulungagung, Jawa Timur. “Dari 684 kilometer itu, 382 kilometer di antaranya proses pembangunannya sudah berjalan dan selesai. Saat ini sedang berlangsung pembangunan JLS sepanjang 72 kilometer yang dibiayai oleh IDB,” ujarnya di Malang, Jawa Timur.
Lantas apa saja kendala proyek pengerjaan jalan tersebut sehingga memakan waktu yang sangat lama dan terkesan seperti proyek abadi pemerintah? Seperti dilansir oleh laman Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang merupakan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Jalan Pantai Selatan adalah:
- Kondisi topografi yang berat (pegunungan) menyebabkan biaya pelaksanaan tinggi.
- Kesulitan penggunaan tanah Perhutani / Perkebunan (memerlukan proses yang cukup rumit ).
- ada Beberapa Ruas Jalan Lintas Selatan yang melalui pegunungan, kelandaian (grade) yang ada dapat mencapai >20 %
- Tinggi keprasan untuk mencapai grade ideal dapat mencapai 15 m atau lebih.
- Biaya yang dibutuhkan untuk keprasan sangat besar.
- Keprasan yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan keseimbangan alam.
- Kesulitan Penggunaan Tanah Perhutani
- Rute Jalan Lintas Selatan melewati lahan Perhutani sepanjang 288.08 Km atau sekitar 45,49 %.
- Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.14./Menhut-II/2006 tanggal 10 Maret 2006 menyebutkan: Penggunaan lahan Perhutani harus lewat mekanisme pinjam – pakai dengan kompensasi 1 : 1. Lahan kompensasi harus dipenuhi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, sejak diterbitkan persetujuan pinjam pakai
Melihat urgensi dan kondisi di lapangan yang mengharuskan pengerjaan proyek Jalur Lintas Selatan untuk segera dirampungkan, Survey Archipelago Indonesia atau Surgon, yang memiliki spesialis di bidang survey topografi dan survey pemetaan, mendapatkan kesempatan untuk melakukan pengukuran dan pembuatan peta topografi di Kabupaten Tulunggagung dan Kabupaten Jember, dengan total cakupan 40 kilometer. Lahan ini berada pada topografi yang cenderung berkontur dengan sebagian besar permukaan hutan dan rawa dengan vegetasi kerapatan rendah. Laporan ini menyajikan metodologi kerja dan hasil pengukuran titik benchmark (BM) dan control point (CP) untuk pembangunan jalan lintas selatan di Jawa Timur. Survey ini bertujuan untuk mendapatkan titik hasil pengukuran benchmark dan CP yang akan digunakan untuk pekerjaan konstruksi jalan lintas selatan Jawa Timur. Data tersebut diharapkan dapat memberikan hasil yang akurat demi terselesaikannya pengerjaan Jalur Lintas Selatan sesuai dengan waktu yang ditargetkan dan dapat segera digunakan oleh masyarakat yang berpergian melalui lalu lintas di timur Jawa tersebut. Survey Archipelago Indonesia memiliki harapan tinggi untuk dapat selalu berkontribusi penuh terhadap kemajuan pembangunan dan peradaban bangsa Indonesia. Survey Archipelago Indonesia beranggotakan para professional muda dan ahli pada disiplin ilmu masing-masing. Melalui bidang survey topografi dan survey pemetaan, Survey Archipelago Indonesia berharap dapat menunjukkan eksistensi dan komitmen tersebut, demi terciptanya pemerataan pembangunan nasional dari pelosok sampai kota, dari Sabang sampai Merauke, di setiap titik kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
